PPh Potong Pungut: Jenis, Tarif, dan Mengapa Penting untuk Meminimalkan Temuan SP2DK

Setiap kali usaha membayar gaji, jasa, atau sewa, ada kemungkinan usaha tersebut wajib memotong pajak dari pembayaran itu. Inilah yang disebut PPh potong pungut. Pajaknya ditanggung penerima penghasilan, tetapi kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkannya ada pada pemberi penghasilan. Karena datanya terhubung di sistem DJP, kerapian potong pungut berpengaruh langsung pada risiko SP2DK.

Potong dan pungut: apa bedanya

• Pemotongan dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan, misalnya PPh 21 atas gaji dan PPh 23 atas jasa.
• Pemungutan dilakukan oleh pihak tertentu atas transaksi tertentu, misalnya PPh 22 oleh instansi pemerintah atau importir.

Keduanya menghasilkan bukti potong atau bukti pungut yang menjadi kredit pajak bagi penerima penghasilan.

Jenis PPh potong pungut yang paling sering dijumpai

Jenis	Atas apa	Tarif umum
PPh 21	Gaji, honorarium, dan imbalan kepada orang pribadi dalam negeri	TER bulanan untuk pegawai; tarif Pasal 17 untuk lainnya
PPh 22	Transaksi tertentu, misalnya pembelian oleh instansi pemerintah dan impor	Sesuai jenis transaksi
PPh 23	Jasa, sewa harta selain tanah/bangunan, dividen, bunga, royalti	2% (jasa dan sewa) atau 15% (dividen, bunga, royalti, hadiah)
PPh 26	Penghasilan kepada penerima di luar negeri	20%, dapat lebih rendah berdasarkan P3B
PPh 4 ayat (2)	Sewa tanah/bangunan, jasa konstruksi, dan penghasilan tertentu lain	Final, misalnya 10% untuk sewa tanah/bangunan

Untuk PPh 23, tarif menjadi 100% lebih tinggi bila penerima tidak memiliki NPWP. Bagi orang pribadi penduduk, NIK yang sudah dipadankan kini berfungsi sebagai NPWP.

Siapa yang wajib memotong

Kewajiban memotong melekat pada pemberi penghasilan yang berstatus pemotong pajak, antara lain:

• badan usaha, termasuk PT, CV, firma, dan PT perorangan;
• instansi pemerintah;
• orang pribadi tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong;
• setiap pemberi kerja, untuk PPh 21 atas gaji karyawannya.

Pengusaha orang pribadi yang tidak ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 tetap wajib memotong PPh 21 bila mempekerjakan karyawan.

Mengapa potong pungut berkaitan erat dengan SP2DK

Di Coretax, setiap bukti potong tercatat atas nama pemotong dan penerima. Dari sini DJP dapat mencocokkan beberapa hal:

1. Biaya di laporan keuangan dibandingkan dengan pemotongan. Biaya jasa, sewa, atau gaji yang besar tetapi tidak disertai bukti potong yang sebanding menimbulkan pertanyaan: apakah ada pajak yang seharusnya dipotong?
2. Bukti potong yang diterima dibandingkan dengan omzet. Bila pelanggan memotong pajak atas pembayaran kepada Anda, nilai bukti potong itu mencerminkan penghasilan minimal Anda.
3. SPT Masa dibandingkan dengan SPT Tahunan. Total penghasilan di SPT Masa PPh 21 dibandingkan dengan biaya gaji di laporan keuangan.

Ketika ketiganya konsisten, sebagian besar alasan terbitnya SP2DK hilang dengan sendirinya. Baca juga penyebab SP2DK yang paling sering terjadi.

Batas waktu setor dan lapor

Sejak PMK 81/2024:

• penyetoran PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh 4 ayat (2) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
• pelaporan SPT Masa PPh 21/26 dan SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Langkah praktis merapikan potong pungut

1. Petakan semua jenis pembayaran rutin: gaji, honor, sewa tempat, sewa kendaraan, jasa kebersihan, keamanan, katering, konsultan, dan lainnya.
2. Tentukan kewajiban untuk setiap jenis: pasal apa, tarif berapa, dan siapa yang memotong.
3. Kumpulkan identitas pajak vendor sebelum membayar, agar tarif yang dipakai tepat.
4. Potong saat membayar, bukan di akhir tahun.
5. Cocokkan setiap bulan antara biaya di pembukuan, bukti potong yang diterbitkan, dan SPT Masa.

Pendampingan dari Padu Karya

Padu Karya Tax Consulting membantu usaha di Denpasar dan Bali memetakan kewajiban potong pungut, menyiapkan bukti potong di Coretax, dan merekonsiliasinya dengan pembukuan. Pelajari layanan kepatuhan pajak atau hubungi kami.

Pertanyaan yang sering diajukan

Siapa yang menanggung PPh potong pungut?

Penerima penghasilan. Namun, pihak yang membayar bertanggung jawab memotong, menyetor, dan melaporkannya.

Apa akibatnya bila lupa memotong?

Pemotong tetap bertanggung jawab atas pajak yang seharusnya dipotong dan dapat ditagih beserta sanksinya.

Apakah PPh final yang dipotong pelanggan bisa dikreditkan?

PPh final tidak dikreditkan dalam SPT Tahunan karena sudah bersifat final. PPh yang tidak final, seperti PPh 23, dapat dikreditkan.

Artikel ini disusun berdasarkan UU PPh, PMK 81/2024, dan ketentuan yang berlaku per November 2026. Untuk kondisi usaha Anda, diskusikan dengan konsultan pajak berizin.