Penyebab SP2DK yang Paling Sering Dialami Pengusaha, dan Cara Mencegahnya
SP2DK, atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, bukan sanksi dan bukan pemeriksaan. Surat ini terbit ketika data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak tidak sejalan dengan yang Anda laporkan, sehingga kantor pajak meminta penjelasan. Jumlahnya tidak sedikit: hingga akhir Agustus 2026, DJP telah menerbitkan lebih dari 354 ribu SP2DK.
Karena SP2DK berawal dari data yang tidak cocok, sebagian besar sebenarnya dapat dicegah. Berikut penyebab SP2DK yang paling sering ditemui.
1. Omzet di SPT lebih rendah dari uang yang masuk ke rekening
DJP memperoleh data dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan. Bila total dana masuk ke rekening usaha jauh lebih besar daripada omzet yang dilaporkan, wajar bila muncul pertanyaan.
Selisih tidak selalu berarti ada penghasilan yang tidak dilaporkan. Bisa jadi dana itu berupa pinjaman, setoran modal, pengembalian dana, atau transfer antar-rekening sendiri. Masalahnya muncul bila Anda tidak dapat menunjukkan sumbernya.
Pencegahan: pisahkan rekening usaha dan pribadi, catat setiap dana masuk beserta sifatnya, dan lakukan rekonsiliasi bulanan antara mutasi rekening dan penjualan di pembukuan.
2. Bukti potong dari pelanggan tidak cocok dengan omzet
Ketika pelanggan memotong PPh 23 atau PPh final atas pembayaran kepada Anda, bukti potongnya tercatat di sistem DJP. Dari situ DJP dapat memperkirakan penghasilan minimal Anda. Bila omzet yang Anda laporkan lebih kecil daripada nilai yang tercermin dari bukti potong, SP2DK hampir pasti terbit.
Pencegahan: kumpulkan dan cocokkan seluruh bukti potong setiap bulan, termasuk yang diterbitkan pelanggan melalui Coretax.
3. Pemotongan pajak yang tidak dilakukan atau tidak dilaporkan
Sebaliknya, ketika usaha Anda membayar vendor, karyawan, atau pemilik tempat sewa, Anda bisa berkewajiban memotong PPh 21, PPh 23, atau PPh 4 ayat (2). Biaya yang dibebankan di laporan keuangan tetapi tidak disertai pemotongan yang semestinya menjadi temuan yang umum.
Pencegahan: petakan setiap jenis pembayaran yang rutin dilakukan beserta kewajiban pemotongannya. Pembahasan lengkapnya ada di artikel PPh potong pungut.
4. Pajak daerah tidak sejalan dengan pajak pusat
Usaha restoran, kafe, hotel, dan villa melaporkan PBJT ke Bapenda. Dasar pengenaan PBJT mencerminkan omzet usaha. Bila omzet yang dilaporkan ke daerah lebih besar daripada omzet di SPT PPh, selisihnya mudah terlihat.
Pencegahan: gunakan satu sumber data, misalnya sistem kasir atau sistem reservasi, untuk kedua laporan, lalu cocokkan setiap bulan.
5. Pembelian aset yang tidak tercermin di laporan
Pembelian tanah, bangunan, kendaraan, atau aset bernilai besar lainnya tercatat di berbagai instansi. Bila aset tersebut tidak tercantum di SPT Tahunan, atau sumber dananya tidak sebanding dengan penghasilan yang dilaporkan, kantor pajak dapat meminta penjelasan.
Pencegahan: laporkan aset dengan lengkap di SPT Tahunan dan simpan dokumen sumber dananya.
6. Omzet melewati batas PKP atau batas PPh Final UMKM
Usaha dengan penyerahan yang melewati Rp4,8 miliar setahun tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP, atau tetap memakai PPh Final UMKM padahal sudah tidak memenuhi syarat, sering menerima SP2DK.
Pencegahan: pantau omzet kumulatif setiap bulan. Baca juga kapan UMKM wajib menjadi PKP.
7. Perbedaan antara SPT Masa dan SPT Tahunan
Biaya gaji di laporan keuangan yang jauh berbeda dengan total penghasilan di SPT Masa PPh 21, atau penjualan di SPT Tahunan yang berbeda dengan total faktur PPN, juga memicu pertanyaan.
Pencegahan: lakukan ekualisasi sebelum menyusun SPT Tahunan, yaitu membandingkan angka di laporan keuangan dengan total SPT Masa untuk setiap jenis pajak.
Benang merahnya: pembukuan dan rekonsiliasi
Hampir semua penyebab di atas berakar pada satu hal: data yang tidak saling dicocokkan. Pembukuan yang rapi dan rekonsiliasi rutin membuat Anda menemukan selisih lebih dulu, sebelum ditanyakan pihak lain. Bila selisih ditemukan sendiri, Anda dapat membetulkan SPT atas kemauan sendiri dengan sanksi yang lebih ringan.
Jika SP2DK sudah diterima
Tanggapi dalam 14 hari kalender, dengan opsi perpanjangan paling lama 7 hari sesuai PMK 111/2025. Langkah-langkahnya kami bahas di artikel cara menanggapi SP2DK.
Pendampingan dari Padu Karya
Padu Karya Tax Consulting membantu usaha di Denpasar dan Bali meninjau data sebelum SP2DK terbit, serta mendampingi saat surat sudah diterima. Pelajari layanan review pajak atau hubungi kami.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah SP2DK berarti saya bersalah?
Tidak. SP2DK adalah permintaan penjelasan. Banyak SP2DK selesai setelah wajib pajak menunjukkan dokumen yang menjelaskan selisih data.
Dari mana DJP mendapatkan data?
Dari berbagai sumber, antara lain laporan pihak ketiga, bukti potong, data perbankan, data instansi pemerintah dan pemerintah daerah, serta data transaksi elektronik.
Apakah usaha kecil juga bisa menerima SP2DK?
Bisa. SP2DK diterbitkan berdasarkan ketidaksesuaian data, bukan ukuran usaha.
Artikel ini disusun berdasarkan PMK 111/2025 dan ketentuan yang berlaku per November 2026. Untuk kondisi usaha Anda, diskusikan dengan konsultan pajak berizin.