Menerima SP2DK dari Kantor Pajak? Begini Cara Menanggapinya dengan Tenang

Surat dari kantor pajak jarang disambut dengan tenang. Salah satu yang paling sering diterima pemilik usaha adalah SP2DK, atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Jumlahnya tidak sedikit: menurut data Direktorat Jenderal Pajak yang dikutip media, lebih dari 354 ribu SP2DK telah diterbitkan hingga akhir Agustus 2026.

Kabar baiknya, SP2DK bukan sanksi dan bukan pemeriksaan. Surat ini adalah kesempatan untuk menjelaskan. Yang menentukan hasilnya adalah seberapa tepat waktu dan tepat isi tanggapan Anda.

Apa itu SP2DK dan mengapa diterbitkan?

SP2DK diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ketika data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak tidak sejalan dengan yang Anda laporkan. Sumber datanya beragam: laporan dari pihak lain, data perbankan, data pemerintah daerah, hingga data transaksi elektronik. Contohnya, omzet dalam SPT lebih rendah dari mutasi rekening, ada pembelian aset yang tidak tercermin dalam laporan, atau usaha dengan penjualan besar yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Selisih data belum tentu berarti ada pajak yang kurang dibayar. Bisa jadi ada transaksi yang memang bukan penghasilan, seperti transfer antar-rekening sendiri atau pinjaman. SP2DK memberi Anda ruang untuk menunjukkan hal tersebut.

Aturan terbaru: 14 hari, dapat diperpanjang 7 hari

Sejak 1 Januari 2026, tata cara SP2DK mengacu pada PMK Nomor 111 Tahun 2025. Beberapa hal pokok yang perlu Anda ketahui:

• Batas waktu tanggapan adalah 14 hari kalender, dihitung sejak SP2DK dikirim atau diterima, sesuai ketentuan dalam surat.
• Anda dapat mengajukan perpanjangan paling lama 7 hari kalender jika membutuhkan waktu lebih untuk menyiapkan dokumen. Mekanisme perpanjangan ini merupakan hal baru dibanding aturan sebelumnya.
• Tanggapan dapat berupa dua bentuk: memenuhi kewajiban perpajakan (misalnya membetulkan SPT dan membayar kekurangan), atau menyampaikan penjelasan beserta bukti bahwa data tersebut tidak menimbulkan kewajiban tambahan.
• Tanggapan dapat disampaikan secara tertulis, termasuk melalui Coretax, atau melalui pembahasan langsung dengan petugas KPP.

Jika penjelasan diterima, KPP menuangkannya dalam berita acara (BAP2DK). Sebaliknya, jika SP2DK tidak ditanggapi, atau tanggapan dinilai tidak sesuai hasil penelitian, prosesnya dapat berlanjut ke usulan pemeriksaan.

Langkah menanggapi SP2DK

1. Baca suratnya dengan cermat

Catat tanggal surat dan tanggal penerimaan, lalu pahami data apa yang dimintakan penjelasan, untuk tahun pajak berapa, dan jenis pajak apa. Ini menentukan batas waktu dan ruang lingkup tanggapan Anda.

2. Sandingkan data DJP dengan pembukuan Anda

Ambil data yang disebut dalam surat, lalu cocokkan dengan laporan keuangan, rekening koran, faktur, dan SPT yang sudah dilaporkan. Tujuannya menemukan sumber selisih secara spesifik, transaksi demi transaksi jika perlu.

3. Tentukan posisi Anda

Jika selisih memang menunjukkan ada yang belum dilaporkan, langkah yang lebih bijak biasanya adalah membetulkan SPT. Jika selisih dapat dijelaskan, siapkan penjelasan yang runtut dan bukti pendukung yang relevan. Hindari mengakui atau menolak sebelum rekonsiliasi selesai.

4. Susun dan sampaikan tanggapan tepat waktu

Tulis penjelasan yang ringkas, berurutan, dan mengacu pada bukti. Jika dokumen belum lengkap mendekati batas 14 hari, ajukan perpanjangan daripada melewatkan tenggat. Setelah disampaikan, simpan bukti penerimaannya.

5. Ikuti tindak lanjutnya

KPP dapat mengundang Anda untuk pembahasan. Datanglah dengan dokumen yang sama dengan tanggapan tertulis, sehingga penjelasan Anda konsisten.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengabaikan surat karena menganggapnya tidak penting, sehingga tenggat terlewat.
• Menjawab tanpa bukti, atau melampirkan dokumen yang tidak berkaitan dengan data yang ditanyakan.
• Langsung menyetujui temuan tanpa memeriksa apakah selisihnya benar-benar penghasilan.
• Memberikan penjelasan yang berbeda antara tanggapan tertulis dan saat pembahasan.

Lebih baik lagi: antisipasi sebelum SP2DK datang

Sebagian besar SP2DK berawal dari data yang tidak saling cocok. Artinya, banyak di antaranya bisa diantisipasi melalui review pajak berkala: mencocokkan omzet di SPT dengan mutasi rekening, laporan pajak daerah, dan pencatatan penjualan sebelum ada pihak lain yang menanyakannya. Selisih yang ditemukan sendiri lebih mudah dijelaskan dan diperbaiki.

Pendampingan SP2DK di Denpasar dan Bali

Padu Karya Tax Consulting mendampingi wajib pajak di Denpasar dan Bali dalam menanggapi SP2DK, mulai dari membaca isi surat, merekonsiliasi data, menyusun tanggapan, hingga menemani saat pembahasan dengan KPP. Pelajari layanan pendampingan SP2DK atau hubungi kami segera setelah surat Anda terima, agar waktu 14 hari dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah SP2DK berarti saya akan diperiksa?

Tidak. SP2DK adalah permintaan penjelasan, bukan pemeriksaan. Proses dapat berlanjut ke usulan pemeriksaan jika surat tidak ditanggapi atau tanggapannya tidak sesuai dengan hasil penelitian.

Berapa lama batas waktu menanggapi SP2DK?

Berdasarkan PMK 111/2025, batasnya 14 hari kalender dan dapat diperpanjang paling lama 7 hari kalender.

Bisakah konsultan pajak menanggapi SP2DK atas nama saya?

Bisa, dengan surat kuasa. Pastikan konsultan tersebut memiliki izin praktik yang cakupannya sesuai dengan jenis wajib pajak Anda.

Artikel ini disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku per September 2026, terutama PMK 111/2025. Peraturan dapat berubah; untuk kondisi Anda, diskusikan dengan konsultan pajak berizin.