Langsung ke konten
Artikel dan Berita

Regulasi Terbaru · · 4 menit baca

PP 20/2026: PPh Final UMKM 0,5% Kini Tanpa Batas Waktu. Siapa yang Masih Bisa Memakainya?

Sejak 22 April 2026, aturan PPh Final UMKM berubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026), yang mengubah PP 55/2022. Tarifnya tetap 0,5% dari omzet dan batas omzetnya tetap Rp4,8 miliar setahun. Yang berubah adalah dua hal penting: batas waktu pemakaiannya dan siapa saja yang berhak memakainya.

Bagi banyak pelaku usaha di Bali, dari pemilik warung, toko, hingga villa yang dijalankan atas nama pribadi, perubahan ini berpengaruh langsung pada cara menghitung pajak tahun ini dan tahun-tahun berikutnya.

Apa yang berubah?

Batas waktu dihapus untuk orang pribadi dan PT perorangan

Sebelumnya, orang pribadi hanya dapat memakai tarif 0,5% selama tujuh tahun, dihitung sejak fasilitas ini pertama kali diatur pada 2018. Akibatnya, banyak pengusaha orang pribadi yang sudah memakainya sejak awal kehabisan jangka waktu pada akhir 2024.

PP 20/2026 menghapus pasal yang mengatur jangka waktu tersebut. Kini orang pribadi dan PT perorangan dapat memakai PPh Final UMKM tanpa batas waktu, selama tetap memenuhi syaratnya.

Cakupannya dipersempit

Menurut PP 20/2026, yang dapat dikenai PPh Final UMKM adalah:

  • wajib pajak orang pribadi;
  • wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang; dan
  • koperasi,

dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Artinya, CV, firma, dan PT biasa tidak termasuk dalam cakupan baru ini. Wajib pajak yang sudah memanfaatkan fasilitas tersebut sebelum PP 20/2026 berlaku tetap diberi masa transisi hingga jangka waktunya berakhir.

Rp500 juta pertama tetap bebas PPh

Untuk orang pribadi, omzet sampai Rp500 juta pertama dalam setahun tetap tidak dikenai PPh. Fasilitas ini tidak berubah dan hanya berlaku bagi orang pribadi.

Ada kepastian untuk tahun 2025 dan 2026

PP 20/2026 juga memuat ketentuan peralihan bagi orang pribadi yang jangka waktunya telah berakhir pada tahun pajak 2024 atau 2025. Mereka dapat tetap dikenai PPh Final UMKM hingga tahun pajak 2026, sepanjang memenuhi persyaratan omzet. Mulai 2027, ketentuan tanpa batas waktu berlaku sepenuhnya.

Siapa yang tidak termasuk?

Beberapa kondisi membuat wajib pajak tidak dapat memakai PPh Final UMKM, antara lain:

  • Pekerjaan bebas berbasis keahlian pribadi, seperti jasa profesional, tidak termasuk dalam ruang lingkup fasilitas ini.
  • Omzet gabungan melebihi Rp4,8 miliar. Omzet orang pribadi dijumlahkan dengan omzet seluruh PT perorangan yang didirikannya. Jika totalnya melebihi Rp4,8 miliar, fasilitas ini tidak lagi dapat dipakai.
  • Badan usaha selain PT perorangan dan koperasi, seperti CV, firma, dan PT biasa, setelah masa transisinya selesai.

Lebih murah belum tentu lebih tepat

Tarif 0,5% dihitung dari omzet, bukan laba. Untuk usaha dengan margin tipis, atau yang sedang merugi, pajak atas omzet tetap harus dibayar meskipun usahanya tidak menghasilkan laba. Sebaliknya, penghitungan dengan tarif umum didasarkan pada laba, sehingga usaha yang merugi secara fiskal tidak membayar PPh atas penghasilan tersebut.

Karena itu, keputusan tentang skema PPh dan bentuk usaha sebaiknya didasarkan pada perhitungan, bukan hanya pada angka tarif. Pertimbangkan margin usaha, rencana pertumbuhan, kebutuhan pencatatan, serta kemungkinan omzet melampaui Rp4,8 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Apa yang perlu Anda siapkan

  • Periksa bentuk usaha Anda. Jika usaha berjalan sebagai CV atau PT biasa, pahami kapan masa transisi Anda berakhir dan bagaimana PPh dihitung setelahnya.
  • Hitung omzet gabungan. Jumlahkan omzet pribadi dengan PT perorangan yang Anda dirikan, dan pantau setiap bulan agar tidak terlewat saat mendekati Rp4,8 miliar.
  • Tetap catat peredaran bruto setiap bulan. Tarif final bukan berarti pencatatan boleh diabaikan. Catatan ini menjadi dasar setoran bulanan dan penjelasan jika ada pertanyaan dari kantor pajak.
  • Bandingkan beban pajak kedua skema. Terutama jika margin usaha Anda tipis.
  • Tinjau kembali setoran 2025 dan 2026. Jika jangka waktu Anda sempat berakhir pada 2024 atau 2025, pastikan perhitungan dan pelaporan Anda sudah sejalan dengan ketentuan peralihan.

Pendampingan dari Padu Karya

Padu Karya Tax Consulting membantu pelaku usaha di Denpasar dan Bali membaca dampak PP 20/2026 terhadap usahanya, membandingkan skema yang tersedia, dan menentukan langkah yang paling sesuai. Lihat layanan perencanaan pajak atau jadwalkan assessment.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah tarif PPh Final UMKM berubah?

Tidak. Tarifnya tetap 0,5% dari omzet, dengan batas omzet Rp4,8 miliar setahun.

Saya sudah memakai tarif 0,5% sejak 2018. Apakah masih bisa?

Bisa, jika Anda orang pribadi dan omzet Anda tidak melebihi Rp4,8 miliar. PP 20/2026 memberikan ketentuan peralihan untuk tahun pajak 2025 dan 2026, lalu menghapus batas waktu untuk tahun-tahun berikutnya.

Usaha saya berbentuk CV. Apa yang berubah?

CV tidak termasuk dalam cakupan PPh Final UMKM menurut PP 20/2026. Jika CV Anda sudah memanfaatkan fasilitas ini sebelumnya, Anda dapat melanjutkannya hingga jangka waktunya berakhir. Setelah itu, PPh dihitung dengan tarif umum atas laba.

Artikel ini disusun berdasarkan PP 20/2026 dan ketentuan yang berlaku per September 2026. Peraturan pelaksanaannya dapat berkembang; untuk kondisi usaha Anda, diskusikan dengan konsultan pajak berizin.