Pajak Restoran di Denpasar dan Bali: Memahami PBJT, PPh, dan Pencatatannya

Bagi pemilik restoran, kafe, atau warung di Denpasar, istilah “pajak restoran” sering dipahami sebagai satu hal saja: tambahan sekitar 10% di tagihan tamu. Kenyataannya, pajak yang melekat pada usaha makanan dan minuman terdiri dari beberapa lapis, dan masing-masing punya aturan sendiri. Memahami perbedaannya membantu Anda menghitung harga dengan benar dan menjaga laporan tetap konsisten.

PBJT atas makanan dan minuman, bukan PPN

Yang dulu disebut pajak restoran atau PB1 kini bernama Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pajak ini dipungut pemerintah kabupaten/kota.

Di Kota Denpasar, tarifnya 10% sesuai Perda Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023. Badung dan Gianyar juga menetapkan tarif 10% melalui Perda masing-masing. Dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran yang diterima dari konsumen. Pajak ini ditanggung tamu, tetapi restoran yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkannya ke Bapenda.

Hal yang sering tertukar: makanan dan minuman yang disajikan di restoran bukan objek PPN. Jadi, yang tercantum sebagai pajak di tagihan tamu restoran adalah PBJT, bukan PPN. Undang-undang juga mengecualikan beberapa penyerahan dari PBJT, misalnya usaha dengan peredaran di bawah batas tertentu yang ditetapkan Perda, sehingga ambang batas di daerah Anda perlu diperiksa.

Satu hal lain yang kerap ditanyakan adalah perlakuan service charge. Perda mendefinisikan dasar pengenaan sebagai jumlah yang dibayarkan konsumen. Karena rinciannya dapat berbeda antardaerah, sebaiknya perlakuan service charge di restoran Anda dikonfirmasi dengan ketentuan daerah setempat.

PPh: bergantung pada bentuk usaha

Selain PBJT, laba atau omzet restoran dikenai Pajak Penghasilan. Perlakuannya ditentukan bentuk usaha Anda:

• Orang pribadi dengan omzet sampai Rp4,8 miliar setahun dapat memakai PPh Final UMKM 0,5% dari omzet. Berdasarkan PP 20/2026, fasilitas ini kini berlaku tanpa batas waktu bagi orang pribadi, dan Rp500 juta pertama omzet setahun tidak dikenai PPh.
• PT perorangan yang didirikan satu orang juga termasuk dalam cakupan PPh Final UMKM, dengan batas omzet yang sama.
• CV, firma, dan PT biasa tidak lagi termasuk dalam cakupan PPh Final UMKM menurut PP 20/2026. Yang sudah memanfaatkannya sebelum aturan ini berlaku dapat melanjutkan hingga jangka waktunya berakhir; setelah itu, PPh dihitung dengan tarif umum atas laba.

Jika restoran mempekerjakan karyawan, ada pula kewajiban memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan mereka, termasuk pembayaran tambahan seperti pembagian service charge.

Mengapa konsistensi pencatatan penting

Restoran melaporkan penjualan ke dua pihak: ke Bapenda melalui laporan PBJT, dan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui SPT PPh. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu penjualan di kasir. Jika angkanya berbeda jauh, wajar bila kemudian muncul pertanyaan.

Karena itu, jadikan sistem kasir sebagai sumber data utama. Pastikan setiap penjualan tercatat, termasuk pesanan melalui aplikasi pesan-antar, lalu cocokkan secara berkala dengan setoran bank. Selisih kecil yang dibiarkan setiap bulan dapat menjadi selisih besar dalam setahun.

Pesanan melalui platform pesan-antar layak mendapat perhatian khusus. Harga di aplikasi, potongan komisi, dan dana yang akhirnya diterima restoran sering berbeda. Catat ketiganya agar Anda bisa menjelaskan dari mana setiap angka berasal.

Daftar periksa untuk pemilik restoran

• Daftarkan usaha sebagai wajib PBJT di Bapenda setempat dan laporkan setiap masa pajak.
• Pastikan harga di menu jelas menunjukkan apakah sudah termasuk PBJT dan service charge.
• Gunakan sistem kasir yang mencatat seluruh transaksi, termasuk pesanan online.
• Cocokkan penjualan kasir, laporan PBJT, dan omzet untuk PPh setiap bulan.
• Tinjau kembali bentuk usaha dan skema PPh Anda setelah terbitnya PP 20/2026.
• Tertibkan pemotongan PPh Pasal 21 untuk karyawan.

Pendampingan pajak restoran di Denpasar

Padu Karya Tax Consulting mendampingi pemilik restoran dan kafe di Denpasar dan Bali dalam menata PBJT, PPh, dan pencatatan, sehingga ketiganya berjalan selaras. Sebagai mitra resmi Mekari Jurnal dan Accurate, kami juga terbiasa menangani pembukuan yang berjalan di kedua software tersebut. Lihat layanan accounting kami atau jadwalkan assessment.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pajak restoran sama dengan PPN?

Tidak. Pajak di tagihan restoran adalah PBJT atas makanan dan minuman, pajak daerah dengan tarif 10% di Denpasar, Badung, dan Gianyar. Makanan dan minuman yang disajikan di restoran bukan objek PPN.

Apakah warung kecil juga wajib memungut PBJT?

Tidak selalu. Undang-undang mengecualikan penyerahan makanan dan minuman oleh usaha dengan peredaran di bawah batas tertentu yang ditetapkan Perda. Periksa ambang batas yang berlaku di kabupaten/kota tempat usaha Anda.

Restoran saya berbentuk CV, apakah masih bisa memakai PPh final 0,5%?

Berdasarkan PP 20/2026, cakupan PPh Final UMKM kini terbatas pada orang pribadi, PT perorangan yang didirikan satu orang, dan koperasi. CV yang sudah memanfaatkan fasilitas ini sebelum PP 20/2026 berlaku dapat melanjutkannya hingga jangka waktunya berakhir, setelah itu PPh dihitung dengan tarif umum atas laba. Perubahan ini layak ditelaah bersama konsultan pajak, termasuk apakah bentuk usaha Anda saat ini masih yang paling sesuai.

Artikel ini disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku per September 2026. Tarif dan tata cara pajak daerah dapat berbeda antarwilayah; konfirmasikan kondisi usaha Anda dengan konsultan pajak berizin atau Bapenda setempat.